Pendahuluan
E-Government sudah
menjadi program nasional sejak tahun 2003. Melalui Inpres no. 3/2003,
pemerintah menyatakan e-government sebagai arah strategis pengembangan
layanan kepemrintahan yang harus diimplementasikan di tingkat pusat
maupun daerah. Pada kenyataannya, sampai saat ini perkembangan realisasi
e-government belum menggembirakan. Masih banyak lembaga pemerintah,
baik di pusat maupun daerah, yang belum menganggap e-government sebagai
prioritas. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai fenomena ketidakoptimalan
pemakaian teknologi informasi (TI) dalam penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan pemerintahan di segala lini: infrastruktur,
sistem-sistem aplikasi komputer, dan proses-proses birokrasi.
Problem-problem
implementasi e-governement memang disebabkan banyak hal, tetapi ada
pola-pola yang menarik di baliknya. Pola-pola ini mengarah pada
kesalahan persepsi atau pandangan pihak-pihak di lingkungan pemerintah
terhadap konsep e-government itu sendiri. Tulisan ini mencoba menggali
beberapa persepsi yang keliru tentang e-government, kemudian berusaha
menyajikan kenyataan atau konsep yang benar.
Persepsi #1: E-Government = Situs Web Lembaga Pemerintah
Persepsi ini dulu
banyak dianut pada saat-saat awal e-government digalakkan. Situs web
adalah representasi pemanfaatan TI dan Internet yang paling terlihat,
maka dengan mudah orang kemudian mengasosiasikan situs web dengan
e-government. Jadi jika sudah memiliki situs web, maka pemerintah
dianggap sudah menerapkan e-government.
Tentu saja pandangan
ini tidak benar. Menurut teori komunikasi, situs web adalah media
komunikasi. Ia adalah alat untuk membangun interaksi antara pemerintah
dengan pihak-pihak terkait, dan efektivitasnya tergantung pada banyak
hal (misalnya, ketersediaan bandwidth, kualitas informasi yang
dikandungnya, dan frekuensi update. E-Government, di sisi lain,
melibatkan TI secara lebih luas dan bahkan menyangkut aspek-aspek lain
di luar TI. Menganggap e-government identik dengan keberadaan situs Web
jelas akan mereduksi makna dari e-government itu sendiri.
Persepsi #2: E-Government = Ketersediaan Infrastruktur
Infrastruktur perangkat
keras dan jaringan komputer (termasuk koneksi ke Internet) memang
sangat penting dalam e-government, tetapi ketersediaan infrastruktur
tidaklah identik dengan e-government. Infrastruktur membentuk pondasi
bagi pemanfaatan TI di berbagai lembaga pemerintah. Infrastruktur
memungkinkan pemakai membangun berbagai layanan dan aplikasi serta modus
komunikasi. Ibaratnya sistem transportasi, infrastruktur adalah
jaringan jalan rayanya, tetapi sebagus apapun jalan raya tersebut,
kemanfaatan sistem transportasi tersebut juga ditentukan oleh mobil yang
lewat dan muatan-muatan yang dibawanya. Dan yang lebih penting lagi,
tujuan keseluruhan sistem transportasi tersebut adalah menumbuhkan
kekuatan-kekuatan pemberdayaan. E-governmentpun demikian, infrastruktur
TI harus dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar.
Persepsi #3: E-Government = Pembangunan Sistem-Sistem Aplikasi
Persepsi ini adalah
kulminasi dari dua persepsi sebelumnya. E-government dipersepsikan
sempurna bila situs web, infrastruktur, dan sistem-sistem aplikasi telah
tersedia. Aplikasi-aplikasi tersebut bertujuan mengimplementasikan
fungsionalitas layanan-layanan e-government, baik yang bersifat publik
maupun internal.
Persoalannya adalah
ternyata keberadaan aplikasi-aplikasi dan sistem-sistem informasi di
berbagai lembaga pemerintah belum bisa merealisasikan kinerja
fungsionalitas layanan-layanan e-government dengan baik. Sistem-sistem
informasi yang dibangun belum bisa mengolah data dan menghasilkan
informasi yang akurat dan tepat waktu. Aplikasi-aplikasi tidak bisa
melakukan apa yang biasanya dilakukan di lembaga yang menerapkannya.
Intinya, komputerisasi dirasakan masih belum bisa menampilkan potensi
komputer sebagai alat yang memudahkan.
Akar persoalan tersebut
adalah tidak selarasnya sistem-sistem yang dikembangkan dengan
proses-proses birokrasi yang dilakukan sehari-hari. Keduanya tidak
menyatu dengan baik, masing-masing berjalan sendiri dengan polanya. Apa
yang dilakukan sistem-sistem informasi tidak sesuai dengan proses-proses
birokrasi yang ada, dan apa yang dihasilkan tidak bisa digunakan oleh
proses-proses tersebut. Pada akhirnya tujuan dasar sistem informasi
untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tidak tercapai
dengan optimal. Artinya, esensi e-government juga tidak tercapai.
Persepsi #4: Pengembangan Harus E-Government Secara Bertahap
Hampir semua lembaga
pemerintahan berpendapat bahwa e-government harus dilakukan secara
bertahap. Pendapat ini benar adanya, tetapi kadang-kadang alasannya
tidak tepat. Banyak yang berpendapat bahwa penahapan diperlukan karena
alasan terbatasnya biaya. Seharusnya keterbatasan biaya dianggap sebagai
kekangan, bukan alasan dasar untuk melakukan penahapan implementasi
e-government.
Alasan yang lebih penting adalah kesiapan (maturity).
Teknologi informasi adalah produk dunia maju. Penerapannya di
lingkungan-lingkungan lokal kita bisa menimbulkan jarak (gap), karena
tingkat kematangan masyarakat yang berbeda. Penerapan TI memerlukan
proses akulturasi untuk meminimalkan jarak tersebut. Proses inilah yang
direalisasikan melalui penahapan-penahapan implementasi, dengan tiap
tahapan bertujuan menaikkan tingkat kematangan dan kesiapan pemakai TI.
Persoalan lain yang
muncul dalam konteks penahapan implementasi e-government adalah aspek
perencanaan. Banyak implementasi yang tidak didahului oleh perencanaan
yang matang. Akibatnya kegiatan-kegiatan pada tiap tahapan seolah-oleh
berdiri sendiri dan menghasilkan artefak-artefak yang tidak tersambung
dengan baik. Keberadaan rencana jangka panjang (rencana induk, cetak
biru, atau variasinya) sangat penting sebagai guideline bagi penahapan implementasi e-government.
Persepsi #5: Sistem-Sistem Informasi di Berbagai SKPD
Persepsi ini mirip dengan persepsi #3, hanya saja sudut pandang tinjauannya berbeda. Ada
pihak eksekutif yang berpendapat bahwa jika semua SKPD telah memiliki
sistem-sistem informasi untuk mendukung kegiatannya, maka semua
kebutuhan akan bisa dipenuhi oleh sistem-sistem tersebut dan pengambilan
keputusan bisa lebih baik lagi.
Kenyataannya, banyak
proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan yang tidak efektif
karena memerlukan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber.
Karena sumber-sumber informasi tidak terintegrasi, proses pemenuhan
kebutuhan informasi komposit untuk pengambilan keputusan atau penyediaan
layanan harus dilakukan secara manual. Akibatnya sulit untuk
menyediakan informasi yang diperlukan secara cepat dan mudah.
Dalam dunia yang serba
terhubung saat ini, integrasi informasi menjadi syarat penting bagi
terselenggaranya kegiatan-kegiatan kepemerintahan. Keberadaan
sistem-sistem informasi di SKPD tidak akan banyak berarti jika tidak
diikuti dengan integrasi antar sistem-sistem tersebut. Integrasi ini
mengidentifikasi jalur-jalur akses data dan informasi antar sistem, yang
digunakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi yang bersifat
antar-bidang.
Persepsi #6: E-Government Hanya Memerlukan SDM Bidang TI Saja
Memang e-government
sarat dengan implementasi TI yang tentu saja memerlukan SDM-SDM teknis
yang tangguh, tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
e-government tidak hanya berurusan dengan aspek teknis TI saja. Untuk
menjamin keberhasilan penerapan TI di lingkungan organisasi pemerintah,
diperlukan orang-orang yang dengan kewenangan yang cukup yang memiliki
pandangan visioner tentang pemanfaatan TI serta kemampuan
mengorganisasikan berbagai sumber daya dalam sebuah orkestrasi
proses-proses bisnis yang selaras dengan TI. Peran ini justru tidak
memerlukan ketrampilan teknis yang tinggi, justru kemampuan manajemennya
yang lebih dituntut. Di lingkungan pemerintahan, peran ini merupakan
porsi para pejabat, bukan staf teknis.
Kesimpulannya, untuk
mendukung e-government, para pejabat pemerintahpun perlu terlibat aktif
dan memberikan dukungan yang diperlukan sehingga apa yang dilakukan oleh
staf teknis dapat berjalan dengan baik. Mereka harus memiliki
kepemimpinan TI (IT leadership) yang tinggi untuk dapat mengawal implementasi e-government.
Persepsi #7: E-Government itu Mahal
Mahal atau murah itu
relatif. Yang penting bukan mahal murahnya, tetapi nilai tambah yang
bisa dihasilkan. E-government menjadi mahal jika investasi
(infrastruktur, sistem-sistem aplikasi, dan berbagai pengadaan lain)
tidak bisa memenuhi sasaran yang diinginkan. Sebaliknya, biaya investasi
yang tinggi menjadi tidak berarti jika implementasi TI mampu
menggulirkan efek berantai (multiplier effect) yang menghasilkan outcome yang jauh lebih bernilai dibandingkan investasi yang telah dikeluarkan.
Persepsi #8: Sasaran E-Government adalah Tuntasnya Implementasi TI
Tuntasnya implementasi
TI hanyalah merupakan sasaran antara dalam e-government. TI hanyalah
alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yang tidak lain adalah
tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan itu sendiri. Bank Dunia
mengidentifikasikan tujuan akhir e-government adalah
peningkatan-peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat, kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.
Agar tidak terjebak
untuk berhenti pada sasaran antara, semua pihak harus memiliki pemahaman
yang tepat tentang konsep dasar e-government. Dalam memandang
e-government, TI justru tidak boleh terlalu menonjol sehingga menutupi
tujuan dasar yang hakiki. Dalam banyak kasus, justru yang lebih penting
untuk ditangani adalah perbaikan dan peningkatan sistem dan proses
birokrasi. Di sinilah letak pentingnya internalisasi visi e-government,
dan ini hanya bisa disampaikan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang
memiliki komitmen yang kuat terhadap reformasi birokrasi dan visi
tentang TI sebagai alat strategis untuk mencapainya.
Penutup
Penjelasan tentang
persepsi-persepsi yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hasil
pengamatan terhadap berbagai usaha implementasi e-government baik di
tingkat pusat maupun daerah. Pada umumnya identifikasi terhadap
persepsi-persepsi tersebut muncul dari pengamatan di lapangan maupun
komentar dan ungkapan dari para pihak yang terkait. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa banyak hal yang harus dikerjakan untuk mendukung
keberhasilan e-government.
No comments:
Post a Comment